Jangan Biarkan Guru Dirumahkan: Suara Sunyi dari Pinggiran Negeri kepada Presiden

Foto: Ilustrasi

“Jangan Biarkan Guru Dirumahkan: Suara Sunyi dari Pinggiran Negeri kepada Presiden”

Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati,

Dari ruang-ruang kelas sederhana di pelosok Nusa Tenggara Timur, suara ini kami sampaikan dengan penuh hormat. Kami adalah para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang setiap hari berdiri di depan papan tulis, bukan sekadar mengajar, tetapi menjaga harapan anak-anak bangsa di daerah yang sering kali jauh dari sorotan pembangunan.

Belakangan ini, publik dikejutkan oleh wacana pemerintah daerah yang akan merumahkan sekitar 9.000 tenaga PPPK di NTT. Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, sebagai konsekuensi dari keterbatasan fiskal daerah serta penyesuaian terhadap ketentuan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kami memahami bahwa pemerintah daerah tidak sedang mencari masalah baru. Justru mereka sedang menghadapi kenyataan anggaran yang semakin sempit. Penurunan transfer pusat ke daerah, ditambah dengan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, membuat pemerintah daerah berada dalam dilema: menjaga kesehatan fiskal atau mempertahankan keberlanjutan pelayanan publik.

Namun bagi kami para guru PPPK, wacana “dirumahkan” bukan sekadar istilah administratif dalam pengelolaan anggaran. Ia adalah kecemasan yang nyata. Ia adalah pertanyaan tentang masa depan keluarga kami. Dan yang lebih penting, ia adalah kegelisahan tentang masa depan pendidikan anak-anak di daerah.

Selama ini negara telah mengundang kami untuk bergabung melalui skema PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik. Banyak di antara kami yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer sebelum akhirnya diangkat menjadi PPPK melalui proses seleksi nasional. Ketika negara memanggil, kami datang dengan penuh harapan bahwa pengabdian ini mendapat kepastian.

Karena itu, ketika kini muncul wacana rasionalisasi dalam jumlah yang sangat besar, publik tentu bertanya: di manakah posisi para guru dalam prioritas pembangunan bangsa?

Kami percaya bahwa kebijakan fiskal yang sehat adalah hal yang penting. Namun kebijakan fiskal juga tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya. Ketika angka-angka dalam APBD menjadi terlalu dominan, kita berisiko lupa bahwa di balik angka tersebut ada manusia, ada keluarga, dan ada masa depan anak-anak yang sedang belajar di sekolah.

NTT bukanlah daerah dengan kemewahan fiskal. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih sangat besar. Karena itu, ketika tanggung jawab pembiayaan PPPK beralih sepenuhnya kepada daerah dalam situasi efisiensi anggaran nasional, tekanan fiskal menjadi semakin terasa.

Dalam konteks inilah kami berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan ini secara lebih utuh. Sebagaimana sering disampaikan oleh para pemangku kebijakan, hubungan antara pusat dan daerah bukan sekadar relasi administratif, tetapi kemitraan strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan merata di seluruh Indonesia.

Pendidikan adalah sektor yang paling merasakan dampak dari setiap perubahan kebijakan fiskal. Jika guru dirumahkan dalam jumlah besar, bukan hanya kesejahteraan tenaga pendidik yang terganggu, tetapi juga stabilitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.

Bapak Presiden,

Kami percaya kepemimpinan nasional selalu hadir ketika rakyat kecil menghadapi kegelisahan. Kami tidak sedang menyalahkan siapa pun. Pemerintah daerah bekerja dalam keterbatasan, sementara pemerintah pusat sedang menjaga stabilitas fiskal nasional.

Namun di antara dua kepentingan itu, ada ribuan guru yang berharap negara tidak meninggalkan mereka.

Kami hanya berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat duduk bersama mencari formula kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan: apakah melalui evaluasi skema pembiayaan PPPK, penyesuaian masa transisi fiskal bagi daerah, atau kebijakan afirmatif bagi provinsi dengan kapasitas anggaran terbatas seperti NTT.

Karena pada akhirnya, kualitas bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi atau keseimbangan anggaran. Ia juga ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan para pendidiknya.

Di ruang kelas kecil di desa-desa NTT, anak-anak Indonesia sedang belajar menulis mimpi mereka. Kami para guru hanya berharap satu hal: jangan biarkan mimpi itu kehilangan penjaganya.

Hormat kami,

Guru PPPK dari pinggiran negeri.