IKIF Soroti Kelangkaan Pertalite, Desak Pemerintah Bertindak
Ketua IKIF Marsel Nomeni bersama jajaran Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu menyoroti kelangkaan Pertalite di daratan Timor dan mendesak pemerintah serta lembaga terkait segera mengambil langkah konkret. (Foto: Dokumentasi IKIF/Matalinews.id)
KUPANG, MATALINEWS.ID – Badan Pengurus Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF) menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah daratan Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam beberapa hari terakhir.
IKIF mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan Pertalite agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.
Ketua IKIF, Marsel Nomeni, menilai kelangkaan BBM bersubsidi tersebut menjadi persoalan serius karena Pertalite merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“BBM merupakan urat nadi perekonomian rakyat dan penggerak utama kehidupan sosial masyarakat. Ketika Pertalite sulit diperoleh, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya,” tegas Marsel.
Ia menyoroti kondisi sejumlah dispenser Pertalite di SPBU yang, menurut laporan yang diterima IKIF, mengalami kekosongan, sementara BBM nonsubsidi jenis Pertamax masih tersedia.
Menurut Marsel, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kelancaran distribusi dan transparansi penyaluran BBM bersubsidi.
IKIF meminta Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terbuka mengenai ketersediaan stok, kuota penyaluran, serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
Marsel juga menyoroti perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax yang dinilai dapat menambah beban pengeluaran masyarakat apabila mereka terpaksa beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya penahanan pasokan atau praktik bisnis tertentu perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
IKIF Soroti Fungsi Pengawasan
Sementara itu, Kepala Bidang Aksi dan Partisipasi IKIF, Yasmin Utan, mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah NTT.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan NTT dan Kepolisian Daerah NTT untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi, termasuk dugaan penimbunan, penjualan tidak sesuai ketentuan, maupun praktik spekulasi BBM.
Menurut Yasmin, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
IKIF juga meminta aparat menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum dalam distribusi BBM apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Pengawasan harus berjalan efektif. Jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, pihak yang terbukti terlibat harus ditindak sesuai ketentuan hukum,” demikian sikap yang disampaikan IKIF melalui Yasmin.
IKIF Sampaikan Tiga Tuntutan
Atas kondisi tersebut, IKIF menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten dan kota di daratan Timor segera berkoordinasi untuk mengatasi kelangkaan Pertalite dan memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Kedua, menuntut Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan transparan mengenai kuota, stok, dan distribusi Pertalite, sekaligus mengambil langkah percepatan untuk memulihkan ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU yang mengalami kekosongan.
Ketiga, mendesak Kapolda NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi serta menindaklanjuti setiap temuan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
IKIF menilai ketiga langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian pasokan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
IKIF Berkomitmen Kawal Persoalan
Marsel Nomeni menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan harus dilindungi. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menunjukkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
IKIF menyatakan akan terus mengawal persoalan kelangkaan Pertalite di daratan Timor dan mendorong penyelesaian yang transparan, terukur, serta berpihak pada kepentingan publik.
“Suara rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas Marsel.
IKIF berharap pasokan Pertalite segera kembali normal sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa terbebani persoalan ketersediaan BBM. (tim)
