Aktivis Mahasiswa Tolak Rencana Pembangunan Satrad TNI AU di Gunung Omtel

Lowen Lafolamau, Ketua DPC GMNI Kabupaten Alor, menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Satuan Radar (Satrad) TNI AU di kawasan Gunung Omtel.

Lowen menegaskan polemik yang terjadi bukan semata-mata terkait pembangunan, melainkan berawal dari ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Alor terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat adat Omtel sejak tahun 1974.

"Konflik ini muncul karena pemerintah tidak konsisten menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat Omtel dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Alor pada tahun 1974. Kesepakatan itu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang wajib dijaga oleh setiap rezim pemerintahan," tegasnya.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Alor itu juga menekankan bahwa Gunung Omtel bukan sekadar lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Menurutnya, kawasan tersebut menyimpan situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Oa dan Adang.

"Di atas kawasan itu terdapat situs sejarah yang berkaitan erat dengan masyarakat Oa dan Adang. Menghilangkan atau merusak kawasan tersebut sama saja dengan menghapus jejak sejarah, identitas, dan warisan leluhur masyarakat Alor," ujarnya.

Lowen menilai pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan nilai sejarah, budaya, maupun hak-hak masyarakat adat.

"Jangan jadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai tameng untuk melegitimasi kebijakan yang berpotensi menghilangkan situs sejarah. Kemajuan tidak boleh dibangun di atas pengingkaran terhadap sejarah dan pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Pembangunan yang mengorbankan identitas suatu bangsa bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran," katanya.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Alor agar menghentikan seluruh kebijakan yang berpotensi mempercepat proses pembangunan di kawasan Omtel hingga persoalan hukum, sejarah, dan hak masyarakat adat diselesaikan secara terbuka dan bermartabat.

"Kami mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan kehendak dengan mengabaikan suara rakyat. Kekuasaan memiliki batas, tetapi perjuangan masyarakat mempertahankan tanah adat dan warisan leluhurnya tidak akan pernah berhenti selama keadilan belum ditegakkan," tegasnya.

Lowen juga memastikan gerakan penolakan akan terus dilakukan melalui jalur konstitusional dan damai bersama masyarakat adat.

"Kami akan tetap berada di barisan masyarakat untuk melawan setiap kebijakan yang merugikan rakyat. Jika pemerintah memilih berpihak pada kepentingan yang mengancam ruang hidup, sejarah, dan hak masyarakat adat, maka kami akan berdiri di garis terdepan mengawal perjuangan ini. Gunung Omtel bukan sekadar bentang alam, tetapi simbol harga diri, identitas, dan kehormatan masyarakat Alor yang tidak dapat diperjualbelikan ataupun dikorbankan atas nama pembangunan," tutup Lowen.

Sumber: Lowen Lafolamau, Ketua DPC GMNI Kabupaten Alor