Sportivitas Apebuan Cup II 2026 Dipertanyakan, Panitia Jadwalkan Ulang Laga Lebalewuk FC vs Perseka
 |
| Foto: Suasana pertandingan Lebalewuk FC melawan Perseka pada Apebuan Cup II 2026 di Sukutokan, Flores Timur, yang berakhir ricuh setelah insiden kartu merah dan masuknya suporter ke lapangan. Keputusan panitia menjadwalkan ulang laga memicu perdebatan mengenai konsistensi penerapan regulasi turnamen. |
Florim, MatalineNews.id – Keputusan Panitia Apebuan Cup II 2026 menjadwalkan ulang pertandingan antara Lebalewuk FC dan Perseka menuai perhatian publik. Kebijakan tersebut dipertanyakan karena laga sebelumnya dihentikan akibat kericuhan yang disertai masuknya suporter ke dalam lapangan, sementara regulasi turnamen mengatur kewenangan wasit dan sanksi terhadap insiden serupa.
Pertandingan yang berlangsung di Sukutokan, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, pada Kamis (25/6/2026), telah memasuki babak kedua ketika wasit mengeluarkan kartu merah kepada salah seorang pemain Perseka yang dinilai melakukan pelanggaran keras.
Keputusan tersebut memicu protes dari pemain dan ofisial Perseka. Situasi di lapangan kemudian memanas hingga pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Di tengah ketegangan, sejumlah suporter dilaporkan memasuki area lapangan sehingga kondisi keamanan tidak lagi kondusif dan pertandingan akhirnya dihentikan.
Dalam pertandingan sepak bola, invasi suporter ke lapangan merupakan pelanggaran serius karena berpotensi mengganggu jalannya pertandingan serta membahayakan keselamatan pemain, perangkat pertandingan, maupun penonton.
Sehari setelah insiden itu, Panitia Apebuan Cup II 2026 menerbitkan Surat Nomor 04-025/Pan/AB.CUP.II/2026 tertanggal 26 Juni 2026 yang berisi keputusan penjadwalan ulang pertandingan Lebalewuk FC melawan Perseka dengan durasi pertandingan normal.
Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pemerhati olahraga. Mereka menilai kebijakan panitia perlu dijelaskan secara terbuka karena regulasi turnamen yang telah disosialisasikan kepada seluruh peserta pada saat Technical Meeting memuat ketentuan mengenai kewenangan wasit serta sanksi atas kerusuhan dan invasi lapangan.
Dalam Pasal 9 Regulasi Apebuan Cup II 2026 disebutkan bahwa keputusan wasit bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keputusan pemberian kartu merah merupakan kewenangan penuh wasit selama pertandingan berlangsung.
Sementara itu, Pasal 21 regulasi menyebutkan bahwa apabila terjadi invasi lapangan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pemain, ofisial, maupun suporter suatu tim, panitia dapat menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi terhadap klub yang bersangkutan dari Turnamen Apebuan Cup II 2026 serta larangan mengikuti turnamen selama satu tahun.
Adanya insiden masuknya suporter ke lapangan yang menyebabkan pertandingan tidak dapat dilanjutkan membuat sebagian kalangan mempertanyakan dasar pertimbangan panitia dalam memutuskan pertandingan ulang. Menurut mereka, apabila regulasi telah mengatur mekanisme penyelesaian dan sanksi secara tegas, maka penerapannya diharapkan dilakukan secara konsisten demi menjaga kepastian aturan dan prinsip sportivitas.
Selain itu, keputusan penjadwalan ulang juga memunculkan perdebatan mengenai independensi perangkat pertandingan. Sebagian pemerhati sepak bola berpendapat bahwa apabila keputusan wasit yang menurut regulasi bersifat final dapat berubah melalui keputusan panitia, kondisi tersebut berpotensi menjadi preseden dalam penyelenggaraan turnamen pada masa mendatang.
Sebagai salah satu turnamen sepak bola yang menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Klubagolit dan Kabupaten Flores Timur, Apebuan Cup II 2026 diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip fair play, profesionalisme, transparansi, dan konsistensi dalam penerapan regulasi yang telah disepakati bersama.
Hingga berita ini diterbitkan, Panitia Apebuan Cup II 2026 belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar hukum maupun ketentuan regulasi yang menjadi landasan penjadwalan ulang pertandingan tersebut. MatalineNews.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari panitia dan pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik. Apabila keterangan resmi telah diperoleh, redaksi akan memperbarui informasi ini.
