BBM Langka, Ekonomi Lembata Tersandera: Nelayan Tak Melaut, Petani Terhambat, Peternak Menjerit

Foto: Syamsul Taib

Oleh: Syamsul Thaib | Jurnalis

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lembata kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Lembata sebagai daerah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah sekitar 1.266,39 kilometer persegi yang terbagi dalam sembilan kecamatan. Berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lembata Tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 153.116 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan, dan transportasi laut, keberadaan BBM merupakan kebutuhan vital yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Namun hingga saat ini, persoalan kelangkaan BBM masih menjadi keluhan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Dengan jumlah SPBU yang hanya lima unit untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat Lembata, muncul pertanyaan mengenai efektivitas sistem distribusi energi di daerah serta sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi BBM, Pertamina perlu memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat mengenai kapasitas pasokan, distribusi, dan kebutuhan riil BBM di Kabupaten Lembata. Transparansi tersebut penting agar publik memperoleh kepastian apakah kelangkaan yang terjadi disebabkan oleh keterbatasan kuota, kendala distribusi, atau persoalan tata kelola yang perlu dibenahi bersama.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi maupun non-subsidi bagi masyarakat. Pengawasan yang lemah dan minimnya langkah antisipatif hanya akan memperpanjang persoalan yang selama ini menjadi beban masyarakat.

Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah ruas jalan Kota Lewoleba telah menjadi pemandangan yang berulang. Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator bahwa terdapat persoalan mendasar dalam sistem distribusi BBM yang memerlukan perhatian serius.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kanis-Nasir, masyarakat tentu berharap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar ini mendapat penanganan yang lebih konkret. Publik menunggu langkah nyata berupa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM, penguatan pengawasan, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, Pertamina, dan distributor lokal.

Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa persoalan kelangkaan BBM harus terus disuarakan?

Jawabannya sederhana: karena dampaknya sangat nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Kelangkaan BBM menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Ketika biaya operasional meningkat, masyarakat harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat, sementara daya beli cenderung melemah.

Dampak yang lebih serius terjadi pada sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Nelayan kesulitan melaut karena keterbatasan bahan bakar untuk perahu dan kapal motor. Petani menghadapi hambatan dalam distribusi hasil pertanian ke pasar. Peternak mengalami kendala dalam mobilisasi pakan dan pemasaran hasil ternak.

Ketika nelayan tidak melaut, petani kesulitan menjual hasil panen, dan peternak menghadapi hambatan distribusi, maka produktivitas ekonomi masyarakat otomatis menurun. Perputaran uang di daerah melambat dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin sulit dicapai.

Dalam perspektif ekonomi daerah, kondisi ini berpotensi memicu inflasi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat mengalami tekanan karena aktivitas ekonomi tidak berjalan optimal. Jika terus berlangsung, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat akan semakin besar, sementara kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terbatas.

Ironisnya, sektor nelayan, petani, dan peternak selama ini selalu menjadi prioritas dalam berbagai program pembangunan daerah. Namun, bagaimana kesejahteraan mereka dapat meningkat jika persoalan mendasar berupa ketersediaan energi belum mampu diselesaikan?

Pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara tentang program bantuan, pelatihan, atau pemberdayaan di hilir. Pembangunan juga membutuhkan perhatian serius terhadap sektor hulu. Dalam konteks ini, BBM merupakan infrastruktur ekonomi yang sangat menentukan keberlangsungan aktivitas produksi masyarakat.

Tanpa jaminan pasokan energi yang memadai, berbagai program pembangunan ekonomi berisiko tidak berjalan efektif.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lembata perlu menjadikan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM sebagai agenda prioritas daerah. Evaluasi sistem distribusi, transparansi data kebutuhan dan pasokan BBM, penguatan pengawasan, serta koordinasi yang lebih kuat dengan Pertamina dan pemerintah pusat harus segera dilakukan.

Masyarakat tidak membutuhkan janji. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan energi yang menjadi urat nadi ekonomi daerah dapat tersedia secara cukup dan berkelanjutan.

Jika persoalan sektor hulu ini mampu dibenahi dengan baik, maka cita-cita meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani, dan peternak tidak akan berhenti sebagai slogan politik semata. Sebaliknya, ia dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata.

Karena tanpa BBM yang tersedia, roda ekonomi Lembata akan terus berjalan pincang.