Reses DPRD NTT Dibanjiri Keluhan, Warga Pota Teriakkan Jalan Rusak, Krisis Air Bersih hingga Harga Bawang Anjlok
 |
| Foto: Anggota DPRD Provinsi NTT, Junaidin, berdialog dengan warga saat reses masa sidang III di pelataran Masjid Nurul Baraqah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Sabtu (27/6/2026). |
MATIM, MATALINENEWS.id – Reses Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin, di Desa Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, diwarnai berbagai keluhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang rusak, krisis air bersih, anjloknya harga bawang merah, hingga abrasi pantai menjadi empat persoalan utama yang disampaikan warga dalam forum tersebut.
Kegiatan reses masa sidang III itu berlangsung di pelataran Masjid Nurul Baraqah Pota, Sabtu (27/6/2026), dan diikuti masyarakat setempat. Forum diawali setelah salat Zuhur dengan dialog terbuka yang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dalam kesempatan itu, Junaidin juga menjelaskan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi NTT yang berdampak pada pelaksanaan tugas anggota DPRD, khususnya terkait tidak adanya alokasi Dana Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota dewan selama hampir dua tahun terakhir.
Menurutnya, pada periode-periode sebelumnya setiap anggota DPRD memperoleh alokasi Dana Pokir sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti bantuan alat pertanian, rumah ibadah, maupun program pemberdayaan lainnya.
Namun, sejak dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTT, anggaran Pokir tidak lagi tersedia karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
"Dengan tidak adanya Dana Pokir anggota dewan saat ini, sudah sangat jarang anggota DPRD memberikan bantuan fisik langsung kepada masyarakat. Karena keterbatasan anggaran daerah, saya juga hanya bisa memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta untuk Masjid Nurul Baraqah Pota," kata Junaidin.
Ia menegaskan telah mengingatkan seluruh timnya agar tidak memberikan janji bantuan kepada masyarakat yang tidak dapat direalisasikan.
Meski demikian, Junaidin memastikan dirinya tetap akan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD Provinsi NTT.
Dalam sesi dialog, Ketua DPC PSI Sambi Rampas, Sirajuddin, S.Sos., yang mewakili masyarakat Pota, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang diharapkan dapat diperjuangkan di tingkat provinsi.
Persoalan pertama adalah kondisi ruas jalan Reo–Pota yang dinilai mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
Selain itu, warga juga mengeluhkan krisis air bersih yang telah berlangsung cukup lama. Menurut mereka, distribusi air sering kali tidak mengalir selama berminggu-minggu, bahkan di beberapa wilayah pernah tidak mengalir selama bertahun-tahun.
Permasalahan lainnya adalah anjloknya harga bawang merah yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat. Harga yang sebelumnya mencapai sekitar Rp30 ribu per kilogram kini turun hingga belasan ribu rupiah, sehingga berdampak pada pendapatan petani. Warga berharap kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi dalam memperkuat sistem pemasaran hasil pertanian.
Abrasi pantai juga menjadi perhatian serius masyarakat pesisir Sambi Rampas. Menurut Sirajuddin, sedikitnya tiga hingga empat rumah warga telah terdampak akibat garis pantai yang terus bergeser ke daratan.
Ia menjelaskan, tanggul bronjong yang dibangun pada 2017 sudah tidak mampu menahan laju abrasi sehingga masyarakat berharap adanya pembangunan tembok penahan pantai yang lebih permanen melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN.
"Ada beberapa persoalan yang saat ini dialami masyarakat pesisir Sambi Rampas, yakni infrastruktur jalan raya, krisis air bersih, pemasaran hasil bumi khususnya bawang merah yang harganya sangat anjlok, serta abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan," ujar Sirajuddin.
Menutup kegiatan reses, Junaidin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya di DPRD Provinsi NTT. Ia berharap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Sambi Rampas dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga memperoleh penanganan yang lebih cepat dan berkelanjutan.
