 |
| Foto: Asten Bait menyampaikan pernyataan sikap terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Rabu (18/02) pagi. |
MATALINENEWS.ID- Satu tahun pemerintahan Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kupang mendapat sorotan tajam dari aktivis Asten Bait. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada Rabu (18/02) pagi, Asten menilai belum ada wujud pembangunan nyata yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
Menurutnya, selama satu tahun terakhir, masyarakat lebih banyak disuguhi retorika politik ketimbang program konkret yang berdampak langsung.
“Bagi saya, sudah satu tahun pemerintahan Kabupaten Kupang berjalan, tetapi belum ada wujud pembangunan riil yang benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Yang terlihat justru retorika politik demi popularitas semata,” tegas Asten.
Ia mengungkapkan, dalam pengamatannya sebagai aktivis, berbagai persoalan justru mencuat selama setahun terakhir. Di antaranya polemik pelantikan Direktur PDAM, persoalan hak tanah masyarakat, dampak badai Seroja, persoalan Pulau Kera, hingga polemik pelantikan pejabat fungsional dan struktural yang kini menjadi perdebatan.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Asten menilai pemerintah daerah lebih sibuk menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung bagi masyarakat kecil. Ia mencontohkan pembagian mobil kepada para klasis di wilayah Kabupaten Kupang, tour wisata yang memberangkatkan sejumlah pendeta ke luar negeri, perayaan hari kemerdekaan di Kantor Bupati Kupang yang dinilai menyerap anggaran besar, serta rencana pembangunan patung Tuhan Yesus di Pulau Semau.
“Anehnya, pemerintah dengan bangga menyampaikan pemberian alsintan dan bantuan lainnya sebagai capaian daerah, padahal itu program pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah hanya menyalurkan. Tidak perlu dibanggakan secara berlebihan,” ujarnya.
Asten juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan jembatan yang hingga kini masih menjadi hambatan utama masyarakat, terutama di wilayah pedalaman seperti Amarasi dan Amfoang. Ia menilai pemerintah kurang peka terhadap kondisi tersebut, padahal masyarakat bahkan rela melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan secara mandiri.
“Harusnya pemerintah memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak ditempati,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Asten meminta Bupati Kupang menghentikan kegiatan yang bersifat seremonial dan meninjau kembali rencana pembangunan patung di Pulau Semau agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Ia juga menyampaikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Kupang:
Mendesak Bupati Kupang segera menuntaskan polemik pelantikan pejabat fungsional dan struktural di lingkup Nusa Tenggara Timur.
Meminta segera dikeluarkannya rekomendasi status jalan poros tengah yang menghubungkan puluhan desa dari Fatuleu hingga Amfoang guna membantu masyarakat yang terisolir.
Mendesak pemerintah daerah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan persoalan gaji PPPK yang hingga kini belum memiliki kepastian anggaran.
Meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjawab persoalan masyarakat Amfoang.
Mendorong DPRD Kabupaten Kupang agar lebih peka dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan sehingga kebijakan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Asten menegaskan, kritik ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan masyarakat Kabupaten Kupang agar pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan sekadar narasi politik.
