PMKRI Maumere Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional
 |
| Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Maumere menggelar aksi Gerakan Nasional bertajuk “Indonesia Darurat Kemanusiaan” mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, di Kabupaten Sikka, NTT. (Foto: Istimewa / PMKRI Maumere) |
MAUMERE, MATALINENEWS.ID — Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Maumere mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional atau kejadian luar biasa (KLB).
Desakan itu disampaikan dalam Gerakan Nasional (Germas) PMKRI Maumere bertajuk “Indonesia Darurat Kemanusiaan” yang menyoroti dampak luas karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekosistem. Pada Selasa 10/11/2026.
Ketua Pengurus Cabang PMKRI Maumere, Melky Bata, menegaskan karhutla bukan lagi sekadar persoalan kebakaran hutan. Menurutnya, karhutla telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam keselamatan rakyat, kesehatan masyarakat, permukiman warga, serta keberlangsungan lingkungan hidup.
“Karhutla ini sudah menjadi darurat kemanusiaan. Negara harus hadir sebelum, selama, dan setelah bencana,” tegas Melky.
PMKRI Cabang Maumere menilai karhutla menimbulkan berbagai dampak lanjutan, mulai dari pencemaran udara, gangguan aktivitas sosial dan ekonomi, kerusakan habitat satwa liar, hingga potensi meluasnya kabut asap ke negara tetangga.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari berapa banyak api yang berhasil dipadamkan. Lebih dari itu, keberhasilan negara diukur dari seberapa jauh negara mampu mencegah jatuhnya korban dan memulihkan kehidupan warga.
PMKRI juga mendesak pemerintah menjadikan situasi karhutla saat ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan di lapangan, dan penegakan hukum.
Menurut PMKRI, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif mengenai titik panas dan operasi pemadaman. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu melindungi masyarakat dan mencegah kebakaran berulang.
“Jangan hanya berhenti di laporan titik panas. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar melindungi dan mencegah kebakaran terulang,” tutup Melky. (Tim)
