Kapolda NTT dan Gubernur Pastikan Penanganan Gempa Flores: Evakuasi Diprioritaskan, Data Korban Diverifikasi, Hoaks Dicegah
KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi.
Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan korban jiwa dan luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan serta infrastruktur, pembukaan akses transportasi, dan pemulihan jaringan komunikasi.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena menegaskan, langkah pertama pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak sekaligus menghimpun data faktual dari lapangan.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers terkait penanganan gempa Flores.
Kapolda NTT Siapkan Pesawat, Forkopimda Tinjau Langsung Wilayah Terdampak
Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi berbagai laporan yang terus berkembang, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan Forkopimda ke sejumlah daerah yang dapat dijangkau melalui jalur udara.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkianus.
Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan karena data korban dan kerusakan masih bersifat dinamis. Setiap laporan yang diterima pemerintah dari lapangan harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.
Data Sementara: Lima Orang Meninggal Dunia
Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia sebanyak lima orang, masing-masing dua orang di Kabupaten Sikka dan tiga orang di Kabupaten Manggarai.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkianus.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pencarian, evakuasi, identifikasi, dan pendataan korban terus dilakukan oleh petugas di lapangan.
Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 WITA ketika sebagian warga masih berada di dalam rumah.
“Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak,” jelasnya.
Pemerintah mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarluaskan angka korban yang belum dikonfirmasi melalui sumber resmi.
Polda NTT Jadi Salah Satu Pusat Informasi Penanganan Bencana
Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi dalam penanganan bencana.
Kesepakatan tersebut dilakukan bersama Kapolda NTT agar perkembangan situasi dapat disampaikan secara terkoordinasi dan berdasarkan data yang telah diverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.
“Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media dalam memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan korban, kerusakan, evakuasi, maupun langkah penanganan bencana.
Kapolda dan Gubernur Ingatkan Masyarakat Waspadai Hoaks
Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi mengenai tsunami maupun gempa susulan.
Gubernur NTT meminta masyarakat tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang tidak memiliki sumber jelas.
“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, khususnya BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.
Pemerintah menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi dalam situasi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi, serta menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Evakuasi
Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama pada fase awal penanganan gempa.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi, serta berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.
Setelah proses penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melanjutkan tahapan penanganan berdasarkan hasil pemetaan kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kontraktor Diminta Kerahkan Alat Berat Buka Akses
Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk turut membantu membuka akses jalan yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.
“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegas Gubernur.
Alat berat akan diarahkan untuk membuka jalur agar tim penyelamat, bantuan logistik, dan kebutuhan masyarakat dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi guna menjaga konektivitas komunikasi di wilayah yang membutuhkan.
Bantuan Logistik Mulai Disiapkan
Dukungan pemerintah pusat mulai disiapkan. Sejumlah kementerian menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi serta pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Gubernur NTT turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak.
“Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk disalurkan ke wilayah terdampak.
Status Bencana Terus Dikaji Berdasarkan Kondisi Lapangan
Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.
Sementara kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional masih dikaji berdasarkan kondisi riil di lapangan serta melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkianus.
Hasil peninjauan langsung tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Kalau memang bisa, kita akan teruskan jadi bencana nasional,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang dan Ikuti Arahan Petugas
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Flores untuk tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Media massa, pengguna media sosial, serta seluruh elemen masyarakat juga diimbau menjadi bagian dari upaya menjaga ketenangan dengan hanya menyebarkan informasi yang telah terverifikasi.
Pemerintah bersama Polda NTT dan Forkopimda memastikan perkembangan situasi akan terus diperbarui berdasarkan data faktual dari lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” ujar Melkianus.
Dalam situasi darurat ini, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Evakuasi dipercepat, korban ditangani, akses dibuka, bantuan digerakkan, dan informasi disampaikan secara benar.
Pemerintah, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk memastikan masyarakat Flores mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan. (Tim)
